DESKRIPSI

IAPS 4.0 Yang semula akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2019, diperpanjang menjadi berlaku efektif tanggal 1 April 2019, sehingga usulan akreditasi yang diterima BAN-PT sebelum tanggal 1 April 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini. Terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018, melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), BAN-PT menerbitkan Keputusan tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik (TT-e) Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT. Tanda Tangan Digital atau Tanda Tangan Elektronik (TT-e) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

      BAN-PT menerapkan TT-e dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi melalui Smart e-Government dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), TT-e memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. TT-e tersertifikasi harus dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik (Pasal 54 PP Nomor 82 Tahun 2012). TT-e memiliki keamanan yang tinggi karena terjamin keotentikan pemilik informasi dan integrity (keutuhan) informasinya, serta nir-penyangkalan. TT-e menawarkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi yang tinggi. Paling lambat 1 x 24 setelah ditetapkan, keputusan yang terjamin integritas dan validitasnya telah tersedia. Pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan dokumen, dan tidak diperlukan lagi tanda tangan legalisasi salinan dokumen.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request judul materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

MATERI

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 2.750.000,-/ Peserta

⇒ Fasilitas ⇐
– (e) Sertifikat Pelatihan
– (e) Modul Pelatihan (Soft Copy)

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Sekretariat adalah satuan organisasi atau lembaga yang melaksanakan jasa-jasa perkantoran dalam bidang ketatausahaan. Kesekretariatan ialah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat yakni menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Dengan demikian, kesekretariatan bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi. Pada proses pekerjaan di perusahaan, aktivitas kesekretariatan merupakan bagian dari pekerjaan seorang sekretaris, atau merupakan sifat dan macam pekerjaan yang harus dikerjakan pada jabatan sekretaris. Oleh karena itulah, seorang sekretaris harus memahami dan mampu melakukan pengelolaan dan manajemen kesekretariatan dengan baik dan akurat. Fungsi Humas dan Protokoler secara mendasar adalah membangun komunikasi yang baik di dalam suatu organisasi sehingga semua kegiatan dalam organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request judul materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Meningkatkan pemahaman mengenai fungsi dan peran manajemen kesekretariatan dalam mensupport pencapaian tujuan organisasi
• Memperluas wawasan dan kemampuan dalam manajemen pekerjaan secara profesional
• Mampu memahami manajamen karakter dalam peningkatan efektivitas kerja
• Meningkatkan kemampuan dalam menjalin komunikasi baik secara internal maupun eksternal perusahaan
• Mampu mengenal dan menghadapi permasalahan manusia yang mempunyai pengaruh bagi kelancaran pekerjaan sekretaris

Materi

• Fungsi dan Peran Kesekretariatan
• Sekretaris Pemimpin dan Sekretaris Organisasi
• Konsep Informasi dan Sistem Informasi Manajemen
• Ruang Lingkup Administrasi Kesekretarian
• Konsep Dasar Humas dan Protokoler
• Fungsi dan Peran Kesekretariatan
• Sekretaris Pemimpin dan Sekretaris Organisasi
• Konsep Informasi dan Sistem Informasi Manajemen
• Ruang Lingkup Administrasi Kesekretarian
• Konsep Dasar Humas dan Protokoler

Target Peserta

• Protokoler
• Bagian Kesekretariatan
• Manager/Staff Public Relation
• Pengawas/Staff Administrasi
• Semua pihak yang terkait lainnya

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.500.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, UU Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.

Sebagian tugas pengelola pengadaan khususnya PA/KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja ULP) , yakni; menentukan HPS, KAK, rancangan kontrak dan dokumen pengadaan. Keempat entri poin ini merupakan komponen utama dalam PBJ. Setiap PA/KPA, PPK dan Pokja ULP mesti memahami operasionalisasi keempat hal di atas. Persoalannya adalah bagaimana memadukan pemahaman terhadap keempat hal tersebut?

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Untuk memahami berbagai pesan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan pembaharuannya,serta peraturan terkait (pajak, keuangan negara, kontruksi, perdata, dsb).
• Untuk mengetahui dan memahami teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak.
• Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian
• Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Materi

1  Tahapan Penyusunan dan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pemetaan Visi-Misi menjadi RPJM
• Identifikasi Kebutuhan melalui Musrenbang
• Penyusunan KAK dan RAB berdasarkan hasil Musrenbang
• Format KAK

2  Pengertian dan Penyusunan KAK Kegiatan dan KAK Pengadaan

• Konsep KAK Kegiatan
• Konsep KAK Pengadaan
• Kaitan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan KAK
• Kaitan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dengan KAK
• Tahapan Penyusunan KAK
• Hal-Hal yang diperhatikan dalam penyusunan KAK
• Menentukan Target dan Sasaran dalam KAK

3  Penyusunan Spesifikasi Teknis

• Menentukan Kebutuhan
• Metodologi Penyusunan Spesifikasi Teknis

4  Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Metode Penyusunan HPS
• Menentukan Keuntungan, Pajak, dan Overhead dalam Menyusun HPS

5  Penyusunan Rancangan Kontrak

• Jenis-Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Penyusunan Syarat-Syarat Umum Kontrak
• Penyusunan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
• Praktek Penyusunan SSUK dan SSKK

6  Penyusunan Dokumen Pengadaan

• Dokumen Pengadaan, Pemilihan dan Kualifikasi
• Penyusunan Instruksi Kepada Peserta
• Penyusunan Lembar Data Pengadaan

7  Penyusunan Dokumen Pengadaan

• Dokumen Pengadaan, Pemilihan dan Kualifikasi
• Penyusunan Instruksi Kepada Peserta
• Penyusunan Lembar Data Pengadaan
• Penyusunan Lembar Data Kualifikasi

Target Peserta

• Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
• Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPPHP/PPHP)
• Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP)
• Semua pihak yang terkait

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Meningkatkan Pengetahuan Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (Bendahara Pengeluaran/Bendahara Masukan dan Bendahara Barang).
• Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019.
• Memperdalam kemampuan teknis praktis Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola.
• Keuangan dan Pajak Daerah dalam Melakukan Pemungutan dan Pemotongan Pajak Daearah.
• Untuk Mendapatkan Pemahaman Tugas Pejabat Keuangan.
• Mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Mampu mengimplementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 85/PMK.03/2019.

Materi

• Konsep Dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tugas & Wewenang)
• Perencanaan Keuangan Daerah
• Penyusunan Anggaran
• Pengelolaan Pendapatan
• Pengelolaan Belanja
• Pengelolaan Pembiayaan
• Pengelolaan Piutang, Bmd, Dan Utang Daerah
• Penatausahaan Keuangan Daerah
• Pelaporan Dan Pertanggngjawaban Keuangan Daerah.
• Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Serta Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah Oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
• Pengujian Kebenaran Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah
• Mekanisme Sistem Pelunasan Pajak Terutang
• Diskusi Dan Studi Kasus

Target Peserta

• Semua pihak yang terkait

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (P2B2R). Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatannya. Sementara untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (PERKA BKPM 7/2018), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2018. Khusus mengenai penyampaian LKPM, jika lokasi proyek berada pada wilayah yang lebih dari satu kabupaten/kota. LKPM dapat dilakukan secara online yang terintegrasi melalui online-lkpm.bkpm.go.id. LKPM wajib dilakukan baik untuk PMA maupun PMDN baik yang sudah berproduksi/beroperasi maupun yang sedang tahap persiapan kecuali bagi industri perbankan, LKNB, dan sektor ESDM. Website lkpmonline.bkpm.go.id telah dibuka untuk melayani pelaporan LKPM. Jangan sampai terlambat menyampaikan LKPM ada sanksinya.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request judul materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan & Manfaat

• Bagi perusahaan yang belum memiliki NIB akan dibimbing dalam pelatihannya.
• Bagi yang sudah memiliki NIB akan dibimbing dalam mengajukan izin usaha & komersialnya serta cara pemenuhan komitmen berusahanya.
• Konsultasi masalah yang dihadapi dalam pengurusan izin berusaha.
• Setelah pelatihan akan dimasukkan kedalam group OSS berdasarkan kilas yang diikuti shg jika ada masalah setelah pelatihan bisa ditanyakan ke group tersebut.

Noted: Peserta diharapkan membawa laptop untuk praktek simulasi OSS

Target Peserta

• General Affair
• HSE
• Bagian Perijinan
• Semua pihak yang terkait lainnya

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.