DESKRIPSI

IAPS 4.0 Yang semula akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2019, diperpanjang menjadi berlaku efektif tanggal 1 April 2019, sehingga usulan akreditasi yang diterima BAN-PT sebelum tanggal 1 April 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini. Terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018, melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), BAN-PT menerbitkan Keputusan tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik (TT-e) Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT. Tanda Tangan Digital atau Tanda Tangan Elektronik (TT-e) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

      BAN-PT menerapkan TT-e dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi melalui Smart e-Government dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), TT-e memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. TT-e tersertifikasi harus dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik (Pasal 54 PP Nomor 82 Tahun 2012). TT-e memiliki keamanan yang tinggi karena terjamin keotentikan pemilik informasi dan integrity (keutuhan) informasinya, serta nir-penyangkalan. TT-e menawarkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi yang tinggi. Paling lambat 1 x 24 setelah ditetapkan, keputusan yang terjamin integritas dan validitasnya telah tersedia. Pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan dokumen, dan tidak diperlukan lagi tanda tangan legalisasi salinan dokumen.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request judul materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

MATERI

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 2.750.000,-/ Peserta

⇒ Fasilitas ⇐
– (e) Sertifikat Pelatihan
– (e) Modul Pelatihan (Soft Copy)

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Materi

Kurikulum Materi SKP bulanan dengan menggunakan apllikasi internet :

• Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet
• Perencanaan penyusunan SKP sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
• Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
• Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
• Praktek penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
• Simulasi/presentasi penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet
• Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian

Kurikulum UU NO 5 TAHUN 2014 TTG ASN :

• Pengertian, Tujuan, Manfaat, Peranan ASN
• Tugas dan fungsi dan kewenangan BKN dalam ASN
• Kelembagaan BKN, LAN, Menpan dan Komisi ASN
• Manajemen ASN
• Manajemen PPPK

Kurikulum PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH :

• Pengertian PP 18
• Tujuan PP 18
• Manmaaf PP 18
• Peranan PP 18
• Kewenangan PP 18
• Tugas Pokok dan Fungsi PP 18

Noted: Peserta diharapkan membawa laptop dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 54/2010 (yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70/2012 dan Perpres 16/2018) yakni awal dari tahapan pelaksanaan barang/jasa diawali dengan perencanaan umum pengadaan. Kegagalan dalam perencanaan dapat dipastikan, para pihak sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan dalam tahapan PBJ. Penegasan tentang pentingnya penyusunan rencana umum pengadaan juga termaktub dalam Perlem LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Deputi II LKPP No. 26 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Baru-baru iniKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengimbau kementerian/lembaga (K/L) untuk menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini menurut Roni dapat mencegah kebiasaan penundaan pengadaan yang dilakukan K/L

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Untuk mengetahui dan memahami teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak.
• Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian
• Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Materi

1. Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Apa itu Strategi Pengadaan
• Penetapan Tujuan dan Strategi Pengadaan
• Analisis SWOT
• Supply Positioning Model
• Supplier Perception Model
• Hubungan pembeli dengan penyedia barang/jasa
• Penerapan Strategi Pengadaan

2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Swakelola dan Pemilihan Penyedia)
• Hakikat Pemilihan
• Perencanaan pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
• Identifikasi Kebutuhan
• Konsep Dasar Pemaketan Barang/Jasa
• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

3. Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
• Pre Award Meeting (Jaminan, Asuransi, Eskalasi, Harga Satuan Timpang, dll)
• Pre Construction Meeting (Rapat Persiapan Pelaksanaan) (Organisasi Kerja, Jadwal Pengadaan Bahan dan Mobilisasi, Rencana Mutu Kontrak, dll)
• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Serah Terima Lapangan

4. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

• Pemeriksaan Lapangan Bersama,
• Monitoring dan pengendalian pelaksanaan Kontrak (Penerapan Program Mutu, Manajemen Resiko, unsur-unsur pengendalian, dll)
• Adendum dan Amandemen Kontrak (Pengertian dan tata cara)

Target Peserta

• Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
• Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPPHP/PPHP)
• Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP)
• Semua pihak yang terkait

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, UU Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.

Sebagian tugas pengelola pengadaan khususnya PA/KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja ULP) , yakni; menentukan HPS, KAK, rancangan kontrak dan dokumen pengadaan. Keempat entri poin ini merupakan komponen utama dalam PBJ. Setiap PA/KPA, PPK dan Pokja ULP mesti memahami operasionalisasi keempat hal di atas. Persoalannya adalah bagaimana memadukan pemahaman terhadap keempat hal tersebut?

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Untuk memahami berbagai pesan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan pembaharuannya,serta peraturan terkait (pajak, keuangan negara, kontruksi, perdata, dsb).
• Untuk mengetahui dan memahami teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak.
• Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian
• Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Materi

1  Tahapan Penyusunan dan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pemetaan Visi-Misi menjadi RPJM
• Identifikasi Kebutuhan melalui Musrenbang
• Penyusunan KAK dan RAB berdasarkan hasil Musrenbang
• Format KAK

2  Pengertian dan Penyusunan KAK Kegiatan dan KAK Pengadaan

• Konsep KAK Kegiatan
• Konsep KAK Pengadaan
• Kaitan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan KAK
• Kaitan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dengan KAK
• Tahapan Penyusunan KAK
• Hal-Hal yang diperhatikan dalam penyusunan KAK
• Menentukan Target dan Sasaran dalam KAK

3  Penyusunan Spesifikasi Teknis

• Menentukan Kebutuhan
• Metodologi Penyusunan Spesifikasi Teknis

4  Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Metode Penyusunan HPS
• Menentukan Keuntungan, Pajak, dan Overhead dalam Menyusun HPS

5  Penyusunan Rancangan Kontrak

• Jenis-Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Penyusunan Syarat-Syarat Umum Kontrak
• Penyusunan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
• Praktek Penyusunan SSUK dan SSKK

6  Penyusunan Dokumen Pengadaan

• Dokumen Pengadaan, Pemilihan dan Kualifikasi
• Penyusunan Instruksi Kepada Peserta
• Penyusunan Lembar Data Pengadaan

7  Penyusunan Dokumen Pengadaan

• Dokumen Pengadaan, Pemilihan dan Kualifikasi
• Penyusunan Instruksi Kepada Peserta
• Penyusunan Lembar Data Pengadaan
• Penyusunan Lembar Data Kualifikasi

Target Peserta

• Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
• Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPPHP/PPHP)
• Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP)
• Semua pihak yang terkait

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Deskripsi

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan

• Noted: Peserta dapat Request materi/jadwal yang tidak tercantum di website (Syarat & ketentuan berlaku).

Tujuan dan Manfaat

• Meningkatkan Pengetahuan Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (Bendahara Pengeluaran/Bendahara Masukan dan Bendahara Barang).
• Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019.
• Memperdalam kemampuan teknis praktis Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola.
• Keuangan dan Pajak Daerah dalam Melakukan Pemungutan dan Pemotongan Pajak Daearah.
• Untuk Mendapatkan Pemahaman Tugas Pejabat Keuangan.
• Mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Mampu mengimplementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 85/PMK.03/2019.

Materi

• Konsep Dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tugas & Wewenang)
• Perencanaan Keuangan Daerah
• Penyusunan Anggaran
• Pengelolaan Pendapatan
• Pengelolaan Belanja
• Pengelolaan Pembiayaan
• Pengelolaan Piutang, Bmd, Dan Utang Daerah
• Penatausahaan Keuangan Daerah
• Pelaporan Dan Pertanggngjawaban Keuangan Daerah.
• Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Serta Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah Oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
• Pengujian Kebenaran Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah
• Mekanisme Sistem Pelunasan Pajak Terutang
• Diskusi Dan Studi Kasus

Target Peserta

• Semua pihak yang terkait

Pembicara (Instruktur)

• Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPKPI) mempunyai pembicara/instruktur yang profesional dalam menyampaikan sebuah training. Pembicara kami terdiri dari Akademisi, Praktisi, Consultant dan Birokrasi  yang berkompeten dibidangnya. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kami juga memiliki pembicara/instruktur bersertifikat untuk training Anda. Untuk lebih jauh mengenai pembicara/instruktur training ini hubungi kami untuk mendapatkan proposalnya.

Investasi & Fasilitas

⇒ Investasi ⇐
Rp. 4.000.000,-/ Peserta
(Belum termasuk penginapan)

⇒ Fasilitas ⇐
– Modul Training, Flashdisk (Soft Copy), Tas Ransel
– Lunch, Coffe Break
– Sertifikat Pelatihan

Pembayaran dapat di lakukan melalui :

• Transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plumpang a.n. Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia | No. Rekening. 120-00-1115475-9. (Konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui | e-Mail : diklatppkpi@gmail.com | WhatsApp : 0821-1403-1002 atau dibawa pada saat registrasi ulang di lokasi training).
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak kami : Mashur Ismail || Hp :0812 8129 7752 || WhatsApp : 0821 1403 1002 atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.