Pelatihan Reformasi BUMN Pasca BPI Danantara & UU No. 1 Tahun 2025: “Menegakkan Tata Kelola Efisien, Mencegah Korupsi, dan Memperkuat Tanggung Jawab Hukum Direksi & Komisaris

1. Paradigma Baru Pengelolaan BUMN

• Pokok-pokok perubahan dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025
• Peran, fungsi, dan batas kewenangan BPI Danantara
• Implikasi hukum atas perubahan model pengelolaan & hubungan pemegang saham

2. Tata Kelola Efisien, Transparan, dan Akuntabel

• Holdingisasi & restrukturisasi portofolio BUMN
• Efisiensi operasional dan integrasi pengawasan
• Transparansi berbasis teknologi (integrasi laporan keuangan dan operasional)
• Penguatan fungsi SPI, audit internal & pelaporan publik

3. Tanggung Jawab Direksi & Komisaris dalam Perspektif Hukum

• Prinsip fiduciary: duty of care, duty of loyalty, duty to disclose
• Business Judgment Rule vs perbuatan melawan hukum
• Risiko pidana dalam konteks UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHP
• Studi kasus

4. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkup BUMN

• Deteksi celah fraud: pengadaan, CSR, investasi, afiliasi
• Peran aktif Komisaris dalam pengawasan dan pelaporan
• Whistleblowing System dan penguatan budaya integritas
• Sinergi BUMN – KPK – BPKP – Kejaksaan dalam pengawasan

5. Simulasi, Workshop & Penilaian Risiko

• Simulasi rapat direksi/komisaris: penanganan temuan audit & potensi fraud
• Penyusunan peta risiko hukum dan mitigasi di sektor masing-masing
• Penilaian akhir pemahaman & rekomendasi implementasi GCG berbasis risiko